Hukum Internasional vs Hukum Nasional: Apa Bedanya?

By


---


## Hukum Internasional vs Hukum Nasional: Apa Bedanya?


### Pendahuluan


Hukum berfungsi menjaga ketertiban, baik di tingkat negara maupun antarnegara. Dalam praktiknya, terdapat dua lingkup hukum utama: **hukum internasional** dan **hukum nasional**. Artikel ini membahas perbedaan keduanya, hubungan yang terjalin, serta contoh penerapannya dalam kasus nyata.


---


### Definisi Hukum Internasional dan Hukum Nasional


* **Hukum Internasional** adalah aturan yang mengatur hubungan antarnegara, organisasi internasional, serta individu dalam konteks global. Contohnya Piagam PBB, Konvensi Jenewa, hingga perjanjian perdagangan internasional.

* **Hukum Nasional** adalah seperangkat aturan yang berlaku di dalam suatu negara dan mengikat warga negara serta lembaganya. Di Indonesia, hukum nasional bersumber dari UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pemerintah.


---


### Perbedaan Utama Hukum Internasional dan Hukum Nasional


#### 1. Lingkup Berlaku


* Hukum internasional: berlaku antarnegara.

* Hukum nasional: berlaku dalam batas wilayah suatu negara.


#### 2. Subjek Hukum


* Internasional: negara, organisasi internasional, individu (misalnya pelanggaran HAM).

* Nasional: warga negara, pemerintah, dan lembaga dalam negeri.


#### 3. Sumber Hukum


* Internasional: perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip umum hukum.

* Nasional: konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah.


#### 4. Penegakan


* Internasional: melalui Mahkamah Internasional atau kerja sama antarnegara.

* Nasional: melalui polisi, jaksa, dan pengadilan.


---


### Hubungan Hukum Internasional dan Nasional


Meski berbeda, keduanya saling berkaitan. Hukum internasional sering memengaruhi hukum nasional, terutama saat sebuah negara meratifikasi perjanjian internasional. Contohnya, ratifikasi Konvensi PBB akan diwujudkan dalam bentuk undang-undang nasional.


---


### Contoh Kasus


* **Hukum Internasional:** Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang mengatur batas wilayah laut.

* **Hukum Nasional:** UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengadopsi aturan UNCLOS ke dalam hukum Indonesia.


---


### Kesimpulan


Perbedaan hukum internasional dan hukum nasional terletak pada lingkup, subjek, sumber, serta mekanisme penegakan. Namun, keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling memengaruhi. Memahami keduanya penting agar kita bisa melihat bagaimana hukum bekerja, baik di tingkat negara maupun dunia internasional.


---

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dampak Globalisasi terhadap Sistem Hukum Indonesia

By
--- ## Dampak Globalisasi terhadap Sistem Hukum Indonesia ### Pendahuluan Globalisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Sistem hukum Indonesia tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan dinamika global. Mulai dari perdagangan internasional, hak asasi manusia, hingga regulasi digital, globalisasi membawa dampak besar yang perlu dipahami. --- ### Pengaruh Positif Globalisasi terhadap Hukum Indonesia 1. **Harmonisasi Hukum Internasional dan Nasional**    Indonesia meratifikasi berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Paris Agreement tentang perubahan iklim. Hal ini mendorong pembaruan hukum nasional agar selaras dengan standar global. 2. **Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)**    Globalisasi memperkuat kesadaran HAM di Indonesia, sejalan dengan Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Dampaknya terlihat pada penguatan regulasi HAM di tingkat nasional. 3. **Perkembangan Hukum Ekonomi dan Perdaga...
Read more

Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

By
--- ## Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia ### Pendahuluan Hukum ketenagakerjaan di Indonesia terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi, politik, dan sosial. Mulai dari **UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003** hingga hadirnya **UU Cipta Kerja (Omnibus Law)**, regulasi ini bertujuan melindungi pekerja sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat. Artikel ini membahas perkembangan hukum ketenagakerjaan, isu penting, serta tantangan yang masih dihadapi. --- ### Sejarah dan Regulasi Hukum Ketenagakerjaan 1. **UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**    Menjadi dasar hukum utama yang mengatur hubungan kerja, upah, hak pekerja, serta pemutusan hubungan kerja (PHK). 2. **UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)**    Memperkuat perlindungan pekerja melalui jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan pensiun. 3. **UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)**    Membawa perubahan besar, termasuk aturan terkai...
Read more

Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)

By
--- ## Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) ### Pendahuluan Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Karena sifatnya yang merusak sistem politik, ekonomi, dan sosial, korupsi dikategorikan sebagai **extraordinary crime** atau kejahatan luar biasa. Artikel ini membahas mengapa korupsi dianggap luar biasa, apa dampaknya, serta bagaimana strategi penanggulangannya. --- ### Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa? Korupsi masuk kategori kejahatan luar biasa karena: 1. **Dampaknya sangat luas** – merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan masyarakat. 2. **Melibatkan jaringan sistemik** – sering terjadi secara terorganisasi, melibatkan pejabat tinggi hingga swasta. 3. **Sulit diberantas dengan cara biasa** – penegakan hukum membutuhkan mekanisme khusus, seperti lembaga independen. 4. **Merusak nilai demokrasi** – korupsi melemahkan prinsip keadilan dan supremasi hukum. --- ### Dampa...
Read more